WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit satuan kerja (Satker) yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program Reformasi Birokrasi (RB) serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan utama dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan.
Pada hari Kamis 10 Februari 2022 Pukul 09.30-10.30 WIB Tim BPS Gunungsitoli, diwakili Kepala, Sabar A. Harianja, Kepala Sub Bagian Umum, Elisa Dolianto P. Sipahutar dan Bendahara, Lamhot P. Banurea berkunjung ke Kantor KPPN Gunungsitoli di Jl. Pancasila depan Kantor Walikota Gunungsitoli. Kunjungan ini bertujuan adalah untuk belajar dan mendapat penjelasan terkait KPPN Gunungsitoli yang mendapat predikat WBK dari Kemenpan RB, RI tahun 2021. Selain itu juga konsultasi dan diskusi terkait anggaran dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
Tim diterima langsung Kepala KPPN Gunungsitoli, Bapak Jakson Sunario Panjaitan di ruang kerjanya. Beliau dengan lugas dan penuh keakraban menjelaskan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan KPPN untuk mendapatkan WBK. Pertama diperlukan upaya lebih dan “Narsis” dalam mendorong Tim bekerja lebih baik. Membangun hubungan dengan pihak eksternal secara masif dan berkelanjutan. Kelengkapan administrasi dan laporan tertata harus dengan baik, setiap kegiatan dan program di sosialisasikan melalui media sosial yang ada secara konsisten. Terus menerus meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka menunjang kinerja organisasi.
Pertemuan diakhiri dengan foto bersama diruang Pelayanan Kantor KPPN Gunungsitoli.
Saohagolo, Yaahowu, (SAH)
